Sumedang (NN).— Alunan Tarawangsa, warisan adiluhung yang lahir dari rahim Rancakalong, kini bergaung hingga ke Osaka, Jepang. Grup seni Pusaka Sunda Lugina dipercaya mewakili Indonesia dalam Indonesia Pavilion at Expo 2025 Osaka, sebuah panggung prestisius yang dihadiri Presiden Republik Indonesia dan mata dunia.
Ironisnya, di saat kementerian pusat memberikan panggung, perhatian, hingga janji mendorong pengakuan UNESCO, Pemkab Sumedang justru berperan sebagai penonton bisu. Surat audiensi resmi yang dilayangkan jauh hari, 4 September, melalui Disparbudpora, tak kunjung berbalas. Hening. Sepi. Seakan surat itu terkubur di laci birokrasi yang berdebu.
Budaya Dijunjung Dunia, Ditinggalkan di Rumah Sendiri
Kealpaan ini bukan sekadar keteledoran administratif, melainkan cermin dari pemerintahan yang gagap menempatkan prioritas. Ketika dunia berdecak kagum, Pemkab Sumedang malah berpaling. Disparbudpora, yang seharusnya menjadi palang pintu penjaga warisan budaya, tampak layu—bagai obor yang padam sebelum dinyalakan.
Lebih tragis lagi, ini bukan cerita baru. Tahun lalu, saat Tarawangsa menorehkan prestasi di Roskilde Festival (Denmark) dan Rudolstadt Festival (Jerman), respons pemerintah daerah sama: dingin, beku, nyaris bebal. Padahal, seni Tarawangsa bukan sekadar hiburan, melainkan urat nadi identitas Sumedang. Membiarkannya berjalan sendiri sama saja dengan membiarkan jantung daerah berdetak tanpa darah.
Pemerintah Daerah yang Hilang Arah
Apa arti pembangunan, jika warisan leluhur sendiri diabaikan? Apa guna slogan kebudayaan, jika hanya berhenti di baliho dan seremoni? Bupati Sumedang dan Disparbudpora perlu bercermin, sebab diamnya mereka bukan sekadar kecerobohan, melainkan pengkhianatan halus terhadap akar budaya yang seharusnya mereka rawat.
Tarawangsa telah membuktikan diri mampu mengangkat nama Sumedang ke panggung dunia. Tetapi yang terdengar dari pemerintah daerah hanyalah sunyi, sepi, senyap—ibarat gamelan tanpa penabuh.
Harapan yang Belum Padam
Meski berkali-kali dikecewakan, para pelestari Tarawangsa tetap tegak. Mereka tidak meminta dana, tidak menuntut materi. Yang mereka pinta hanyalah perhatian—sesuatu yang kecil di mata pejabat, namun besar nilainya bagi pejuang budaya.
Kini bola panas ada di pangkuan Pemkab Sumedang. Apakah terus bersembunyi di balik meja birokrasi, atau berani bangkit sebagai pemerintah yang benar-benar peduli pada warisan leluhur? Jika tetap bungkam, sejarah akan mencatat mereka sebagai penguasa yang rela menukar jati diri Sumedang dengan kesibukan seremonial kosong. ***
